GIYANINTAU NOERFATTAH AJISAMUDRA Pengarang AGUS PAMUNGKAS Dosen Pembimbing 1 RIDWAN Penguji 2 TINI UTAMI Penguji 1

Kapal lautdapat di jadikan sebagai objek jaminan guna menjamin pelunasan suatu hutang. Lembaga jaminan atas kapal laut adalah hipotek. Namun hanya kapal yang terdaftar dalam suatu register umum sajalah yang dijadikan jaminan hutang. Mkalah ini membahas mengenai proses penjaminan kapal laut menurut menurut hukum indonesia. Hasil penelitian ini membahas mengenai proses penjaminan kapal laut di indonesia yang terdiri dari tiga tahap yaitu: tahap perjanjian kredit. Tahap perjanjian pebebanan hipotek kapal laut, dan tahap pendaftaran hipotek kapal laut dengan metode penggunaan penelitian normatif dengan tipologi penelitian deskriptif, dapat disimpulkan: (1) Dasar hukum jaminan Hipotek diatur dalam berbagai peraturan perundangan Antara lain dalam KUHPperdata, KUHD,Undang-Undang No. Tahun 1996 TentangHak tanggungan Hukum Hipotek Kapal Laut hanya berdasarkan Pada KUHD dan Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 tentang pelayaran, bahwa secara formil, ketentuan-ketentuan lama yakni KUHD diberlakukan, tetapi secara materiil lebih banyak mengacu pada ketentuan Undang-Undang No.17 Tahun 2008. (2) Hipotek Kapal laut sebagai jaminan kebendaan atasbenda tindak bergerak merupakan hubungan hukum perjanjian atau kontrak yang menimbulkan konsekuensi hukum dalam pemenuhan hak dan kewajiabn pada pihak tidak dipemenuhan pelunasan utang oleh debitor kepada kreditor (lembaga perbankan) yang dapat terjadi pelelangan Hipotek oleh karena terjadi kredit macet